Rapat Komisi B DPRD Medan Bersama Dinkes Kota Medan

Medan | IPO – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes Kota) Medan Edwin Efendi Lubis mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk menampung masyarakat kurang mampu untuk terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan.

Di tahun 2018 kepesertaan BPJS berjumlah 326.000 jiwa. “Karena ada penambahan anggaran maka kuota kepesertaan penerima PBI bertambah 80.527 jiwa,” ujarnya saat rapat bersama Komisi B DPRD Medan, Selasa (19/2/2019).

Edwin mengaku jumlah masyarakat di Sumut yang terakomodir program PBI yang sumber dananya APBN berjumlab 467.619 jiwa. Sedangkan sumber dana yang berasal APBD Sumut berjumlah 36.019 jiwa. “Kuota 80.527 itu yang sedang diverifikasi, kita akan kebut supaya datanya masuk akhir bulan ini agar bisa dientri ke BPJS,” ungkapnya.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah meminta agar persoalan data kepesertaan PBI dapat segera dikirimkan Dinkes ke BPJS. “2018 lalu ada Silpa Rp7 miliar untuk program PBI karena datanya masuk bulan Maret. Itu bisa terulang kembali karena sampai hari ini Dinkes belum mengirimkan data ke BPJS,” imbuhnya.

Hingga hari ini kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan belum juga selesai. Alhasil, Pemko Medan kehilangan pendapatan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan. “Uang iuran kepesertaan PBI yang masuk ke BPJS akan dikembalikan ke Pemko Medan. Namanya dana kapitasi untuk 6.000 puskesmas, perbulan sekitar Rp7 miliar,” ujar Plh Kepala Cabang BPJS Medan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B, Bahrumsyah itu, Idris menegaskan bahwa batas akhir entri data yakni tanggal 20 setiap bulannya. Namun, karena ada permintaan dari DPRD Medan maka entri data khsusus peserta PBI diperpanjang sampai 22 Februari 2019. “Sabtu dan minggu anggota akan lembur untuk entri data, makanya kita harapkan segera masuk datanya. Kalau tidak hitung bulan Maret,” jelasnya. (Kevin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *