8 Anggota DPRD Sudah Tandatangani Usulan Interpelasi Ke Walikota Medan


Medan | IPO – Usulan untuk menggunakan hak interpelasi kepada Walikota Medan terkait persoalan tidak dibagikannya 12 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) semakin menguat. Dari informasi yang diperoleh Wartawan, Jumat 28 Juni 2019 setidaknya sudah ada 8 anggota DPRD Medan yang menandatangani untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.

Diantaranya, HT Bahrumsyah, Kuat Surbakti (PAN), Surianto dan Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Jumadi, Rajuddin Sagala dan Salman Alfarisi (PKS) serta Maruli Tua Tarigan (NasDem). “Sudah, lagi dijalankan (tandatangan) untuk usulan interpelasi Walikota Medan terkait KIS PBI itu, “kata Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada dailysatu.com saat ditemui usai paripurna istimewa HUT ke-429 kota Medan di gedung DPRD Medan, Jumat 28 Juni 2019.

Disebutkan, untuk usulan interpelasi minimal 7 anggota DPRD dari lintas Fraksi sudah bisa mengusulkan. “Inilah, kita jalankan lagi untuk mendapatkan tandatangan, “sebutnya. Kemudian, lanjut Ketua Fraksi PAN itu akan mengajukan surat permohonan interpelasi tersebut ke pimpinan DPRD agar dilakukan penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus). “Terus, ini akan kita gulirkan (interpelasi-red), “pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Hanura, Hendra DS saat dikomfirmasi terkait usulan hak interpelasi yang bakal digulirkan oleh Komisi II DPRD Medan menyebutkan bahwa Hanura masih melihat keseriusan dari Fraksi lainnya terlebih dahulu. Jangan sampai, hak interpelasi ini hanya jadi ‘mainan’ saja.

“Kita lihat dulu lah, kalo serius kita akan ikut, soalnya sudah ada pengalaman sebelumnya usulan itu baling di tengah jalan. Dan soal KIS PBI ini kan kepentingan masyarakat jadi jangan main main, “harapnya. (Kevin)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *